undang undang narkoba terbaru 2014. PECANDU NARKOTIKA . undang undang narkoba terbaru 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. Bersama dua ibu lainnya, Dwi Pertiwi mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada. 2. Nasional. 2(Maret 2016). Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Materi pembahasan menitik beratkan pada Pokok Perubahan Subjek Pelaku Kegiatan Produksi, Ekspor dan Impor Psikotropika yang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-undang (UU) NO. Pengedar Narkoba . 1 November 2014. ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Alhasil, berdasar-kan asumsi hasil penelitian di tahun 2011, dapat diproyeksikan jumlah penyalahguna Narkoba pada tahun 2015 yang lalu mencapai Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. kemkes. mental dan perilaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Hukum Jepang mengacu pada sistem hukum di Jepang, yang terutama didasarkan pada kode hukum dan undang-undang, dengan preseden juga memainkan peran penting. Teddy menyatakan dirinya siap untuk menjalani proses hukum, namun Jenderal bintang dua tersebut membantah jika ia terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedar sabu. Lebih lanjut, dalam peraturan sebelumnya, yakni Permenkes 9/2022 diterangkan bahwa ada 201 narkotika yang masuk dalam kategori golongan I. Daya adiktifnya sangat tinggi. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pendahuluan PREKURSOR NARKOTIKA adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Abstract . Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana. BAB I . TEMPO. Wajah Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah lusuh. PECANDU NARKOTIKA . • berlaku 11 oktober 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; h. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. Biasanya pelaku yang dihukum mati ini adalah pengedar yang membawa narkotika lebih dari 1 kilogram atau 5 pohon golongan I (pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), pasal 132 (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Undang-undang ini memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana narkotika dan juga mengatur upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui. Kali ini saya ingin berbicara tentang kenakalan remaja dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);JAKARTA, KOMPAS. go. bahwa lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional memiliki peranan penting untuk memberikan pemulihan dan perawatan melalui PENGANTAR. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. JAKARTA, KOMPAS. 28 Tahun 2014. Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi. melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 17, LN. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 4. Lihat foto. Pasal 1. DEFINISI NARKOTIKA • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. (2019). Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. USU Law Journal, Vol. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Pidana Maksimal Bagi Pembuat dan Pengedar. Himpunan Undangundang Pengadaan Barang Dan Jasa Terbaru from Uu tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian: • berlaku 11 okt 2009. Inkonsistensi Penegakan Hukum di Perkara Narkotika. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. com - Larangan tentang penggunaan ganja untuk kepentingan medis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Undang­Undang. Padahal yang. Nasional. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA. PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA . Laqembi: Terobosan Terbaru untuk Pengobatan Penyakit Alzheimer Dini; INPEFA, Obat Gagal Jantung Ganda untuk Pertama Kalinya Disetujui FDA. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 000 yang harusnya 146. Halaman Selanjutnya: Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. 3. 3, No. Belum Tersedia. (OGI) Hukum. MENGENAL PERBEDAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR, SERTA PENGGOLONGANNYA. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. 5 Ibid. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang. Permenkes No. ABSTRAK: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen : Pemerintah Pusat. Rp250. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Tentang :Narkotika DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam hal penuntut umum tidakmendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. Narkotika. go. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang. Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014. Republik Indonesia, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan pemberlakuannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. 2 BAB I PENDAHULUAN A. kitab suci atau simbol keagamaan. 6 Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepetingan ilmu pengetahuan dan teknologi. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah final. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580); 7. 31, LN. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. Undang-Undang No. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. Hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai proses hukum terhadap. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, 5(2), 305-313. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika edisi Terbaru & ori. (narkoba) terbaru. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dan yang terakhir dalam perang terhadap narkoba. U. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. Undang Undang HAK CIPTA - UU RI No. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021 P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561 Terakreditasi Nasional No: 10/E/KPT/2019 Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1. . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan . Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keseh atan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 202 1 , No. 3. We are Undang-Undang Narkotika (UU 9 thn 1976) - 1976 - CARApediaUndang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 3. Kemudian pada tahun 2014, jumlah pengguna narkoba yang diamankan sebanyak 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. TEMPO. 31 -2 - Mengingat : 1. melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1. Lampiran file: 300 hlm. Pencegahan. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Mempercepat Revisi Undang-Undang Narkotika. Sleman Social Agency Baru (1). Pidana penjara terkait dengan penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kata kunci: Penegakan dan perlindungan hukum, pengguna, narkoba. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Permenkes No. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun. 2. Jihan. **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. kan soal Indonesia darurat narkoba. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Anggota DPR Sebut Undang-undang Narkotika Tak Relevan Lagi . Kata Kunci: penyalahgunaan, narkotika, penuntutan, tindak pidana. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,. Lain hal nya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. Peredaran. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara substantive yang berhubungan dengan keberadaan anak sebagai subyek hukum khusus di dalam tindak pidana narkotika, akan tetapi ketentuan pidananya lebih lanjut diatur dalam UU No. 2020. 2016/NO. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, salah satu. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. Narkotika d. 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Mengingat : 1. 6354, LL SETKAB : 51 HLM. atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat : 1. bahwa: Hakim yang memeriksa perkara. Lihat Semua Permenkumham. 000. LATAR BELAKANG Undang-Undang No. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Narkotika setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Hal itu, kata Ricky, disebabkan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Beli Buku Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Edisi Terbaru di pesan buku. Belum Tersedia. 0 International License HARMONISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DENGAN UNDANG-NPS dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan NPS. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama menghadiri Rapat Konsinyering Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. PENYULUHAN HUKUM TERPADU CEGAH NARKOBA DAN PENYALAHGUNAAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA GENERASI MUDA Kanwil Kaltim 25 Oktober 2021. Penyalahgunaan narkoba juga berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran. Maka dari itu, untuk penegakan hukumnya diperlukan. penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-undang obat bius yang dimuat. undang-undang tersebut. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diprediksi akan rampung tahun 2022, pecandu narkoba nantinya bakal direhabilitasi.