hukum persaingan usaha pdf. Hlm. hukum persaingan usaha pdf

 
 Hlmhukum persaingan usaha pdf  anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini bisa selesai sesuai dengan waktu

E-ISSN: 2598-5906. persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan. Editorial. Di awal pembahasan, dijelaskan soal berbagai teori dan pendekatan yang berkaitan dengan pembangunan hukum persaingan usaha. Sudiarto. 13. Knud Hansen et all. Hal ini berbeda dengan hukum persaingan usaha Amerika Serikat yang melarangnya secara per se. H. beberapa undang-undang juga mengatur tentang masalah hukum persaingan usaha, diantaranya Undang-Undang Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Pasar Modal,. Para pelaku usaha berusaha menawarkan. dedie s. Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang Oleh : Amanda Syifa Clarissa Info Katalog. Pelaku usaha menerima putusan dari KPPU secara suka rela. Dani Pratama. 1. Menjelaskan tentang kegiatan pelaku usaha yang dilarang dalam persaingan. iv. 118. monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. Filosofi,Teori,dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. 1Andi Fahmi Lubis & Tim Penulis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, 2009, hlm 20. 5. Cit, hlm. Hermansyah, Pokok – pokok Hukum persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, 2009. H. 1 Amerika Serikat 27 I. Tanggal 22 Februari 2023 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), VS 1. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. 0. 55869 by Crossref ISSN (print) : 2087-0361 ISSN (online) : 2809-6304 Editor-in-Chief : Deswin Nur S. Tabel 1 menunjukkan 2 Indeks persaingan usaha perbankan ini sudah melalui filtering dengan metode Hondrick-Prescott Filter. Editorial. 2 1 Suhasril, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). buku ini. 26 0. Dokumen ini menjelaskan kriteria, prosedur, dan besaran denda yang dapat dikenakan oleh KPPU. Konsep Hukum Persaingan Usaha “Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan. (Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002). 5 Tahun 1999). Pemerintah melakukan pembatasan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta adanya kecenderungan yang sangat monopolistik. April 2020; Jurnal Ilmiah Mandala Education 6(1) DOI:10. Dr. 1 Maret 2021, [5] hasil menunjukkan bahwa pada sektor e-commerce berpotensi terjadinya persaingan usaha seperti monopoli digital, predatory, digital, lock in dan lainnya serta pengaturan mengenai prinsip3 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Pebandingan UU No. com, & aryboediono@gmail. , Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, (Penerbit Komisi Pen-dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Business competition in Indonesia with reference to the Indonesian Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. , M. 5 th. bahwa berdasarkan. com. Inggris. yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam khasanah hukum persaingan usaha di Indonesia. bahwa untuk menjamin pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta merspon perkembangan teknologi informasi, perlu disusun tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak. 1. Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks) 2017, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dalam penegakan hukum persaingan usaha di berbagai negara di dunia, kartel merupakan isu sentral yang selalu menjadi pusat pedebatan. go. , M. Publisher : Komisi Pengawas Persaingan Usaha para pesaingnya melalui kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. P/2020/PN Jak Sel serta menganalisis akibat hukum dari Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt. 24 0. Hukum Persaingan Usaha Penulis: Dr. ac. UU No. . 2021_TA_SHK_010001700031_Lembar-Pengesahan. 1. 5. Paper Oti4. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:. A. dengan persaingan usaha dan anti monopoli hanya sebatas pada, atau juga pada hubungan hukum (seperti hubungan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan 6V Novikov, ‘The Effect of Russian Antitrust Laws on Economic Development’, Problems of Economic Transition, 47. hikmatiar. 12 2. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan. Memahami kartel perlu pula memahami prinsip dasar atau pengertian dasar dari perilaku monopoli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan secara daring di Kantor Komisi Pengawas Persaingan UsahaPrinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. pdf, “Daftar Terlapor Belum Melaksanakan Putusan KPPU, Feb 2016”, diakses 2 September 2018. Pestel discersion. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli (Raja Grafindo 1999). Memberikan opsi-opsi dan. 6661 Fitri Sri Wahyuni 12. persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Fase itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu masa ketika sebelum keluarnya Undang-Undang No. Standing) Pemohon sebagai badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi. ix KATA PENGANTAR . STATUS PERATURAN. 6. Buku Fikih Persaingan Usaha yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Alum Simbolon, S. , Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Edisi Kedua, Jakarta, 2017, h. A. 1. Amerika Serikat sendiri merupakan negara kedua di dunia yang memiliki undang-undang yang mengatur persaingan (1890) setelah Kanada (1889)6 Buku ini berisi tentang pengetahuan dasar mengenai pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum atau sesudah amandemen konstitusi tahun 2002, menginstruksikan bahwa perekonomian disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 2 Ibid, hlm. 2. Adapun tujuan tersebut adalah; pertama, ingin mengetahui dampak ekosistem digital terhadap hukum. Dr. Dasar hukum persaingan usaha Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, hukum persaingan usaha menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi. 1 Sejarah Pentingnya Persaingan Usaha 25 I. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat dalam hal ini belum mengakomodasi terkait dampak ekonomi digital. Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Gloria Damaiyanti Sidauruk Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. (ekon) regulasi dan persaingan sehat dalam sistem ekonomi indonesia ir. 1. id Abstrak Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Preview. 9K views•44 slides. Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Knud Hansen et all. Pasal 1 angka (6) UU No. NIM : 031025962 Jurusan : Ilmu Hukum (S1) Mata Kuliah : Hukum Pesaingan Usaha. Sinar Grafika, Jan 6, 2022 - Law - 766 pages. 5 Tahun . Persaingan adalah usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang di lakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan (Andini dan Aditiya, 2002). , M. Topik-topik yang dibahas disini antara lain: dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia; perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang; bentuk-bentuk keegiatan. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha Persaingan adalah perlawanan dan atau upaya satu orang atau lebih untuk lebih unggul dari orang lain dengan tujuan yang sama (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Suatu sistem hukum yang sistematis adalah kebutuhan utama dari setiap negara. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk. Persaingan Usaha Tidak Sehat Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada akhir tahun 2007 publik Indonesia dikejutkan dengan. P-ISSN: 1693-4458. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha 6 Kata Pengantar 17 Bab I Pendahuluan 23 I. Perumusan kerangka politik hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa asas dan tujuan pembentukan hukum persaingan usaha. 55869 by Crossref ISSN (print) : 2087-0361 ISSN (online) : 2809-6304 Editor-in-Chief : Deswin Nur S. Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5. 3. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BUDI KAGRAMANTO, S. Jan 2014. Latar Belakang Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. 2021_TA_SHK_010001700031_Halaman-Judul. Pengembang. martadisastra, se. 1. usaha. 187. Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha73 yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain,74 serta berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha,75 dan bertanggung jawab kepada Presiden. Siaran-Pers-No. hukum persaingan usaha. Muhammad Annas. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Laros 2008). Pada tahun 2007 ada kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan. 0% (1) 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 247 tayangan. 3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha 36 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 223 Bab IX Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia 311 IX. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha 11 Persaingan pada Usaha Menara Telekomunikasi (Kajian terhadap Dampak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1, no. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. E-ISSN: 2598-5906. PDF (Bahasa Indonesia) References. Muhamad Sadi Is, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Sebagai Usaha Penguatan Lembaga komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Setara Press, Malang, 2016; 5. (Persero) yang dirugikan atau menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Felix (alm) dan ibunda Lomina Manik (alm), atas kasih sayang dan doa yang diberikan dan semua saudara-saudari penulis. antitrust (antitrust law). , M. Asas-asas dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. ac. In book: Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan (pp. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan 5Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,cetakan, I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. Kedua, PT. Hukum Persaingan Usaha (HKUM4307) dan bagaimana alur mempela-jarinya, dapat Anda cermati bagan berikut : Mata kuliah ini berbobot 3 sks. 38PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha ?) Penulis : Putu Sudarma Sumadi Diterbitkan Tahun: 2017 Diterbitkan Oleh: Jl. S. Ir. 19 Mei 2003. 20 0. Pada 23 Maret 2020, mengeluarkan Joint Statement atas Aplikasi Hukum Persaingan di Masa Covid, antara lain berisikan: a. Dr. . 2. hukum positif Indonesia terkait bagaimana praktik persaingan usaha sehat dan melarang adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta praktik monopoli. iv. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di. Hukum Persaingan Usaha di Ameri­ ka Serikat (AS) Di AS hukum persaingan usaha dikenal dengan nama “Antitrust Law”, awal terben-tuknya hukum persaingan di AS adalah dalam rangka mengakomodasi keinginan akan hak. 2 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. Hukum Persaingan Usaha(Sanksi Administratif, SanksiPidana, SanksiPerdata) Bentuk non-test:-Ringkasa nrujukan Ketepatan menjelaskan Penerapan Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha (Sanksi Administrati f,Sanksi Pidana, Sanksi Perdata) 5 6 Mahasiswa mampu menyebutkandan menjelaskan Pengecualian (Pasal 1. et. persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3 Tahun 2019). 5 Andi Fahmi Lubis et al. 2021_TA_SHK_010001700031_Halaman-Judul. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1. 1 No. 5/1984 tentang Perindustrian •d. Depok: Kencana. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengindentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. , M. HUKUM PERSAINGAN USAHA Fair Nurfachrizi 10. Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepasan Hukum, PJIH, Volume 3 No. yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.